Blunder, Viral, Batal: Pola Coba-coba atau Strategi Drama Politik
Pernah merasa belakangan ini kebijakan pemerintah kita itu seperti sinetron dengan kualitas buruk? Baru mulai saja sudah bisa ditebak endingnya.
Dari kenaikan pajak PBB sampai pelarangan bendera bajak laut, banyak kebijakan seolah-olah diputuskan secara 'njeplak', lalu memicu protes, lalu viral ujungnya diralat atau dibatalkan.
Rasanya belum pernah akal sehat kita serasa dilecehkan. Saya mungkin tidak paham soal ilmu kebijakan publik bapak-bapak di atas sana. Tapi saya juga nggak bodoh-bodoh amat. Saya paling tidak masih punya logika, untuk tidak menyebutnya akal sehat.
Tapi lama-lama saya jadi berfikir, apakah ini memang sekadar 'njeplak,' atau gambaran payahnya komunikasi? Atau justru jangan-jangan ini bagian dari strategi komunikasi politik pemerintah?
Kenapa polanya selalu sama: Blunder, Viral, Batal?
ᵔᴥᵔ
Kenaikan PBB-P2 di Pati, Jawa Tengah
Mari kita lihat beberapa kasus dengan pola "Blunder, Viral, Batal" tadi.
Pertama, yang masih segar dalam ingatan, yaitu soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Ini pola pertama, BLUNDER: Pada awal Agustus 2025, Bupati Pati Sudewo menetapkan kenaikan PBB hingga 250%. Belum tahu masalahnya saja, otak saya sudah berontak: Apa masuk akal menaikkan pajak sampai 250%? Pasti ada alasannya.
Dan benar saja. Memang ada alasannya. Menurut Pak Bupati Sudewo, tarif PBB di daerahnya tidak pernah "disesuaikan" selama 14 tahun terakhir. Yang tidak paham bahasa politik, tidak pernah disesuaikan itu artinya tidak pernah dinaikkan. Angka kenaikan 250% hanya batas maksimal, kata Pak Bupati. Malah banyak wajib pajak yang kenaikannya hanya 50%.
Sudah bisa ditebak kita masuk ke pola kedua: VIRAL. Alasan tadi baru kita tahu — atau baru tersebar luas — setelah Pak Bupati berulah yang bikin rakyat naik pitam. Betapa tidak? Alih-alih ngomong baik-baik, dia malah dikutip media saat menjawab aksi protes dengan tantangan untuk mengerahkan massa.
“Jangankan 5.000 orang, kerahkan 50.000 orang saya tidak gentar,” kata Sudewo. Apa reaksi warganya? Bisa ditebak, kan? Tidak heran kalau nanti benar-benar terkumpul 50 ribu orang. Atau sudah?
Akhirnya masuklah kita ke pola ketiga: BATAL!
Sudah bisa ditebak, bukan? Akhirnya, setelah ada arahan Mendagri dan Gubernur Jawa Tengah, Tuan Sudewo mengumumkan pembatalan kenaikan PBB-P2 di wilayahnya. Dia meminta maaf dan mengakui masih belajar dalam memimpin.
Kasus ini menunjukkan keputusan fiskal lokal yang tidak memperhitungkan daya bayar warga, disertai komunikasi yang buruk.
ᵔᴥᵔ
Rekening Dormant PPATK
Kalau dipikir-pikir, para petinggi itu sebenarnya punya penjelasan yang masuk akal, kok. Paling tidak masih ada logikanya lah.
Coba lihat kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir sementara transaksi rekening dorman di banyak bank.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa rekening-rekening itu sering diperjualbelikan secara ilegal dan digunakan untuk menyimpan dana kejahatan. Analisis PPATK menemukan lebih dari seribu rekening yang digunakan untuk tindak pidana seperti perjudian, korupsi, penipuan, dan narkotika. Ivan juga bilang dana nasabah tetap aman dan tidak ada uang disita. Pemblokiran hanya untuk kepentingan analisis dan perlindungan. Jadi ini untuk melindungi kita juga sebenarnya. Se-be-nar-nya!
Tapi masalahnya kebijakan itu kadung bikin banyak nasabah panik karena minimnya sosialisasi. Tiba-tiba saja bermunculan protes ketika para nasabah mau mengambil uangnya, untuk kepentingan bayar biaya rumah sakit sampai pembangunan tempat ibadah yang dilakukan seorang ustad terkenal. Proses pemblokiran ratusan juta rekening yang niatnya melindungi itu malah jadi terlalu luas dampaknya. Perbankan juga mengaku kewalahan melayani nasabah yang hendak mengaktifkan kembali rekening mereka. Keputusan ini menyoroti dilema antara penegakan hukum dan kepastian bagi pemilik rekening kecil.
ᵔᴥᵔ
Ketika Bendara Jolly Rogers One Piece Dipidanakan Sekai Seifu.
Entah dari mana asal muasalnya, tapi belakangan ini banyak orang mengibarkan bendera atau paling tidak memasang gambar bendera Jolly Roger dari komik manga One Piece, sebagai bagian dari hiasan perayaan HUT ke 80 Indonesia.
Ujug-ujug, muncullah pelarangan. Ada pejabat yang bilang, ini menurunkan derajat bendera merah putih. Ada juga yang bilang, ini upaya memecah belah bangsa kita. Makar! Malah ada petinggi di atas sana yang bilang ini provokasi dan sanksinya pidana. Pidana, loh!
Penggemar One Piece mungkin akan bertanya-tanya. Kok pemerintah kita jadi mirip kelakuannya sama Sekai Seifu ya? Sekai seifu itu adalah pemerintah dunia, organisasi global yang mengatur hampir seluruh wilayah dunia di manga One Piece. Para petinggi negara ini banyak yang jadi mirip Tenryuubito, para bangsawan di kisah One Piece yang hidup mewah dan menindas rakyat.
Mungkin pertanyaan paling penting adalah: Kok bisa negara sungguhan takut dengan karakter dan simbol di komik?
Netizen pun jadi usil dan menggali sejarah lama. Ternyata Bapak Gibran Rakabuming Raka yang sekarang adalah Wakil Presiden kita, pernah memakai simbol di bendera One Piece saat kampanye berdampingan dengan Presiden Prabowo. Ibu Sri Mulyani juga pernah memakai topi jerami ala Luffy, tokoh utama di One Piece. Itu jelas-jelas masih terarsip di akun Instagramnya lengkap dengan jalinan kata-kata indah tentang pentingnya kebajikan dan kebijaksanaan yang beliau dapatkan dari komik One Piece.
Oh iya, bisa ditebak ujungnya bagaimana. Pejabat yang berkoar-koar itu akhirnya meralat ucapannya.
"Ya tidak perlu ada narasi yang mendiskreditkan penggemar One Piece sebagai makar atau upaya menjatuhkan pemerintah," kata Sufmi Dasco Ahmad. Janganlah benturkan pecinta anime dengan nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap merah putih, tambahnya.
Ini setelah Presiden Prabowo lewat Mensesneg Prasetyo Hadi bilang, tidak masalah kok sama urusan bendera Jolly Roger ini. Itu kan wujud ekspresi masyarakat. Pola itu lagi yang kelihatan: Blunder, Viral, Batal!
Kelihatan sekali benang merahnya: banyak kebijakan atau pernyataan yang diambil tanpa kajian mendalam dan minim partisipasi publik. Dari kenaikan PBB di Pati hingga larangan bendera, bahkan kalau ingat kasus Tuan Bahlil yang membatasi penjualan gas tabung LPG 3kg trus dibatalin sama Prabowo, semuanya menunjukkan lemahnya koordinasi, komunikasi yang inkonsisten, dan sikap pejabat yang sering arogan atau paternalistik.
ᵔᴥᵔ
Negara Bukan Panggung Uji Coba
Saya jadi berfikir. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan strategi populis pemeritah, terutama pejabat tinggi seperti gubernur, menteri atau malah presiden? Mereka dipersepsikan sebagai penyelamat akal sehat, sementara bawahannya jadi pihak yang salah dan keblinger. Kalau benar iya, maka --in my sok tau opinion-- kalau benar ini strategi politik, ini bisa jadi efektif untuk menaikkan popularitas, tetapi merugikan tata kelola negara dan upaya penegakan hukum. Ingat pembebasan Tom Lembong? Nah!
Pada akhirnya, rentetan kebijakan ini mengajarkan beberapa hal. Pertama, kebijakan publik memerlukan data, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, serta analisis dampak. Bahasa sederhananya, dipikir dulu matang-matang, lah.
Kedua, komunikasi pemerintah harus konsisten dan transparan. Ketiga, publik harus terus kritis terhadap strategi populis yang dibangun para penguasa dan, ini penting, jangan mudah lupa apalagi teralih dengan kasus-kasus recehan seperti perselingkuhan para artis.
Negara jelas bukan panggung uji coba dan rakyat bukan kelinci percobaan. Kalau kebijakannya terus “coba-coba”, jangan kaget kalau kepercayaan publik bisa hilang. Kita jadi penat dan malas melihatnya. Dan selama drama-drama model ini terus tayang, jangan kaget kalau penontonnya pindah channel.
ᵔᴥᵔ
Tangsel,8 Agustus 2025
Versi audio podcast bisa didengar di sini.
ᨑᨊᨙ